WAKIL KETUA I DPRD Berau, Subroto, menyoroti ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di wilayahnya. Ia menilai, jumlah tenaga medis di Berau sebenarnya mencukupi, namun penempatannya belum merata—menumpuk di satu titik, kosong di titik lain.
Akibatnya, pelayanan kesehatan di wilayah perkampungan masih jauh dari ideal.
“Secara jumlah cukup, tapi penempatannya belum tepat. Ada yang menumpuk di satu wilayah, sementara daerah lain kekurangan,” ujar Subroto, Selasa (14/4/2026).
DPRD Berau mencatat, ketimpangan paling terasa di daerah terpencil. Puskesmas di kampung masih kekurangan tenaga medis, sementara di wilayah perkotaan justru terjadi penumpukan.
Situasi ini membuat akses layanan kesehatan tidak berjalan seimbang—yang dekat terlayani, yang jauh tertinggal. Padahal, menurut Subroto, pemerataan pelayanan kesehatan adalah kewajiban dasar pemerintah.
Subroto meminta Dinas Kesehatan Berau segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi tenaga kesehatan. Pemetaan ulang dinilai penting agar kebutuhan tiap wilayah bisa terukur dengan jelas.
“Harus dilihat secara detail, mana yang berlebih dan mana yang kurang. Supaya pelayanan bisa merata,” tegasnya.
Langkah ini, kata dia, tidak bisa ditunda jika pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak layanan kesehatan yang sama.
Selain soal distribusi, DPRD juga menyoroti persoalan klasik yang kembali muncul: keterlambatan pembayaran gaji tenaga kesehatan. Subroto mengungkapkan, ada laporan tenaga medis yang belum menerima gaji selama dua hingga tiga bulan.
Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada motivasi kerja. “Ada yang sampai dua sampai tiga bulan belum gajian. Ini tentu memengaruhi semangat mereka,” ungkapnya.
Jika dua persoalan ini—distribusi yang timpang dan gaji yang tersendat—tidak segera diselesaikan, DPRD khawatir kualitas pelayanan kesehatan akan menurun.
Dampaknya bukan hanya pada tenaga medis, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan layanan.
“Jangan sampai masyarakat harus berobat ke luar daerah hanya karena pelayanan di sini tidak maksimal,” kata Subroto.
DPRD Berau menegaskan, pembenahan tidak cukup hanya menambah jumlah tenaga kesehatan. Yang lebih penting adalah memastikan pemerataan dan efektivitas penempatan.
Sebab dalam pelayanan kesehatan, jarak dan kecepatan bisa menentukan keselamatan.
“Kesehatan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Baik di kota maupun di kampung, semua harus mendapat pelayanan yang sama,” pungkasnya. [ADS/DPRD BERAU]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
